Dasar Hukum Teaching Factory
Dasar Hukum Teaching Factory

By Asep Indra, S.Kom 22 Des 2018, 18:05:19 WIB tefa
Dasar Hukum Teaching Factory

Dasar hukum pelaksanaan Teaching Factory adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  9. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
  10. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK).
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
  13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Mach dengan Industri.



Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment